Kick Off Penguatan Kelembagaan Bawaslu se-Jawa Timur, Sebagai Ruang Perubahan

Surabaya- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Situbondo turut menghadiri acara Kick Off Penguatan Kelembagaan Bawaslu se-Jawa Timur yang digelar di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (19/08/2025).

Acara ini mengusung tema "Meneguhkan Eksistensi, Membangun Sinergi, Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban". Yang dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Forkopimda Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota, pegiat pemilu, akademisi, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaaan.

Dengan tema yang diusung, acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dengan demikian, pemilu yang adil dan berkeadilan dapat terwujud di Jawa Timur.

Penguatan kelembagaan berfokus pada 8 bidang strategis. Antara lain, akuntabilitas keuangan, pelayanan Informasi hukum dan PPID, hubungan dan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits mengungkapkan bahwa latar belakang penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap Kabupaten/Kota berakar dari analisa dan refleksi yang panjang.”Misalnya, bagaimana akuntabilitas keuangan sering terkendala kapasitas verifikasi di daerah, bagaimana prinsip kolektif-kolegial masih sering terhambat oleh ego sektoral, atau bagaimana publik belum sepenuhnya melihat Bawaslu sebagai aktor penting dalam menjaga demokrasi, terutama di luar tahapan pemilu,” ungkapnya.

Pria kelahiran Sumenep ini menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk meneguhkan eksistensi, membangun sinergi demi pemilu yang semakin berkeadilan dan semakin berkeadaban.

”Penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan soal menambah kegiatan, tetapi menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik. Kita ingin menjadikan kelembagaan ini tidak hanya kokoh dalam struktur, tapi juga berdaya dalam kultur dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas yang hidup dalam praktik sehari-hari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan bukan milik provinsi semata. ”Ini adalah milik kita bersama. Dari kabupaten/kota, koordinator wilayah. Karena hanya melalui sinergi vertikal yang kuat, kita bisa membangun satu sistem kelembagaan yang utuh dan tetap kontekstual dengan kebutuhan lolokal.

Lewat penguatan kelembagaan, Warits berharap dijadikan sebagai ruang perubahan. momentum membangun ulang cara bergerak, berkoordinasi, dan hadir di tengah masyarakat.