Ketua Bawaslu Jatim A. Warist Paparkan Delapan Bidang Strategis Penguatan Kelembagaan Pasca Pemilu

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warist, memaparkan arah kebijakan dan rencana Penguatan Kelembagaan Bawaslu yang difokuskan pada delapan bidang strategis sebagai langkah konsolidasi pasca pemilu. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu Jawa Timur dalam memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi kualitas demokrasi. Senin 15/12/2025

Delapan bidang penguatan kelembagaan tersebut meliputi akuntabilitas keuangan dengan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan bebas dari celah penyimpangan melalui digitalisasi SPJ, peningkatan kapasitas verifikator, penguatan kendali internal, hingga pelaksanaan audit mandiri. Selanjutnya, pelayanan informasi hukum dan PPID menjadi perhatian penting sebagai wujud keterbukaan informasi publik, melalui optimalisasi peran PPID, penguatan SOP layanan hukum, serta pengelolaan register hukum yang tertib dan mudah diakses masyarakat.

Bidang ketiga menitikberatkan pada hubungan dan eksistensi kelembagaan, di mana Bawaslu tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga hadir di ruang publik, media, dan dialog demokrasi. Penguatan citra positif kelembagaan serta kecepatan dalam merespons informasi negatif dinilai krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, pengolahan data diposisikan sebagai fondasi pengambilan kebijakan, bukan sekadar pelengkap laporan, melalui pengembangan dashboard pengawasan, sistem informasi pelanggaran, dan integrasi data yang telah difasilitasi dalam konsep Rumah Data.

Penguatan berikutnya diarahkan pada literasi demokrasi, dengan mendorong pembentukan pojok pengawasan, kelas pemilih pemula, serta penyusunan modul literasi pengawasan berbasis komunitas. Upaya ini diyakini akan memperkuat pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Selain itu, penataan tata kelola internal dan penguatan manajemen kelembagaan menjadi pekerjaan rumah bersama, meliputi perbaikan SOP, efektivitas struktur organisasi, penguatan koordinasi internal, manajemen risiko, serta pembentukan unit kerja yang solid dan adaptif, di tengah tantangan kolektivitas dan kolegialitas yang kerap muncul.

Bidang ketujuh adalah modernisasi birokrasi, dengan mendorong digitalisasi layanan, pengarsipan elektronik, serta penyederhanaan beban administrasi agar organisasi menjadi lebih lincah dan efisien. Adapun bidang kedelapan yakni peningkatan kinerja kelembagaan, yang diukur melalui indikator berdampak, tidak semata pada jumlah kegiatan, melainkan pada kepuasan publik dan capaian pengawasan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, turut dilaksanakan pertemuan dengan Koordinator Wilayah Bawaslu RI yang diwakili oleh Tenaga Ahli, Kurniawan. Pada pertemuan tersebut ditegaskan bahwa penyampaian laporan kinerja dan administrasi merupakan kewajiban kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan profesional.

Lebih lanjut disampaikan bahwa fase pasca pemilu merupakan momentum strategis bagi Bawaslu untuk melakukan konsolidasi dan reformasi kelembagaan. Merujuk pada kajian dan literatur akademik dari IDEAS, periode pasca pemilu dinilai sebagai waktu paling tepat untuk melakukan pembenahan internal, beradaptasi terhadap dinamika sosial-politik yang terus berkembang, serta menyempurnakan sistem pengawasan. Reformasi kelembagaan ini tidak hanya untuk menjawab ekspektasi publik pasca pemilu, tetapi juga untuk memastikan Bawaslu tetap menjalankan tugas pengawasan yang substantif, berkelanjutan, dan berdampak nyata, sehingga eksistensi dan relevansi Bawaslu sebagai pengawal demokrasi tetap terjaga.