Bawaslu Situbondo Ikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi

Situbondo- Bawaslu Kabupaten Situbondo mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Keuangan serta Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Rabu (20/05/2026)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan profesionalisme jajaran Bawaslu dalam pengelolaan administrasi keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis tingkat nasional yang memberikan materi dan penguatan terkait tata kelola administrasi pemerintahan, manajemen ASN, serta pengawasan internal kelembagaan. Kehadiran para narasumber diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.

Adapun empat instansi besar yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Deputi Penyelenggara Layanan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Materi yang disampaikan meliputi penguatan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan terhadap potensi penyimpangan, hingga penguatan integritas aparatur sipil negara.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu, termasuk Bawaslu Kabupaten Situbondo, dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, penguatan reformasi birokrasi juga diharapkan mampu membangun budaya kerja yang disiplin, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara optimal.