Bawaslu Jawa Timur Resmi Tutup Rangkaian Penguatan Kelembagaan Bersama Komisi II DPR RI

Bawaslu Situbondo- Bawaslu Jawa Timur secara resmi menutup rangkaian kegiatan Penguatan Kelembagaan bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 20 November 2025 di Surabaya.

Program yang telah berlangsung sejak 19 Agustus 2025 ini dilaksanakan sebanyak 40 kali di 38 titik di seluruh Jawa Timur, melibatkan 2.850 peserta serta 152 narasumber dari unsur akademisi, pemantau pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menyampaikan bahwa perjalanan panjang penguatan kelembagaan ini merupakan wujud komitmen Bawaslu Jatim untuk terus belajar, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kapasitas pengawasan di tengah dinamika pemilu yang semakin kompleks. 
“Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang,” ujarnya.

Warits menegaskan bahwa terselenggaranya program ini tidak terlepas dari dukungan penuh Komisi II DPR RI yang memberikan ruang dialog, fasilitasi, dan penguatan terkait aspek regulatif maupun kelembagaan.

Dukungan ini dinilai menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas kelembagaan Bawaslu Jatim. Penguatan kelembagaan tersebut dibuka dan ditutup secara simbolis di Surabaya.
“Ketika kita bicara penguatan kelembagaan, pada dasarnya kita membicarakan semangat para pahlawan: keberanian berubah, integritas dalam bekerja, dan komitmen memberi yang terbaik bagi bangsa,” kata Warits dalam sambutannya.

Meski rangkaian kegiatan bersama Komisi II DPR RI telah selesai, ia menegaskan bahwa upaya penguatan internal akan terus dilakukan melalui delapan bidang strategis, yakni tata kelola dan manajemen internal, literasi demokrasi, hubungan dan eksistensi kelembagaan, layanan PPID dan hukum, pengolahan data, akuntabilitas keuangan, modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan.

Ia menyebut bahwa delapan bidang tersebut merupakan kerangka besar modernisasi Bawaslu Jawa Timur, yang jika dirawat konsisten akan membentuk budaya kerja baru di lingkungan organisasi.

Lebih lanjut, alumni tebuireng ini mengungkapkan bahwa tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks, mulai dari maraknya disinformasi dan misinformasi, dinamika kampanye digital, polarisasi politik, hingga penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dianggap sebagai fondasi penting dalam menghadapi perubahan tersebut. 
"Pengawasan pemilu tidak bisa lagi bertumpu pada mekanisme lama. Kita harus adaptif, berbasis data, dan memiliki SDM yang terlatih,” tegasnya.

Bawaslu Jawa Timur juga berkomitmen mengembangkan literasi politik dan demokrasi berbasis catatan peristiwa pemilu. Dengan jutaan Form A, laporan hasil pengawasan, dan dokumentasi temuan lapangan, Bawaslu Jatim dinilai memiliki kekayaan data yang sangat berharga. 
“Literasi politik yang paling kuat adalah literasi yang berbasis pengalaman nyata. Ini memberikan pengetahuan yang lebih konkret kepada masyarakat dan membantu membangun pemilih yang lebih cerdas serta demokrasi yang lebih sehat,” tambahnya.

Ia menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukanlah program sesaat, tetapi budaya kerja yang harus dipelihara setiap hari. Konsistensi, integritas, dan keberanian berinovasi menjadi kunci menjaga kualitas pengawasan pemilu di seluruh tingkatan. 
"Penguatan kelembagaan adalah tanggung jawab bersama demi masa depan demokrasi yang lebih baik,” tutupnya.