Totok Haryono : Bawaslu Sebagai Pekerja Demokrasi, Bukan Pekerja Pemilu

Bawaslu Situbondo- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Konsolidasi "Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur" pada hari ini, Rabu  (11/6/2025).

Rapat Konsolidasi "Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur" dihadiri langsung oleh Totok Haryono (Anggota Bawaslu RI), Pimpinan, Kasek dan Staf kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Pimpinan, Kasek/Korsek dan Staf kesekretariatan Bawaslu se-Jawa Timur melalui daring.

Acara di mulai dari sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A.Warits yang mengingtkan pentingnya keberadaan orang-orang yang berintegritas untuk mengurus lembaga.

"Lembaga kita perlu dan harus di urus oleh orang-orang yang betul-betul memiliki integritas yang baik,  " kata Warits.

Pria asal Sumenep ini juga mengatakan bahwa  pekerjaan administratif sebagus apapun dapat dikembangkan secara baik tanpa adanya kepemimpinan yang mampu bergerak dan menggerakkan, serta dapat bekerja secara kolektif kolegial.

"Menjalankan organisasi atau lembaga Bawaslu ini diperlukan kerja secara kolektif kolegial, bukan kolektif kolonial. Yang satu bekerja, yang lain  diam saja, " paparnya

Warits pun meminta agar pimpinan Bawaslu mengubah paradigma dari pejabat menjadi pelayan publik yang merupakan wajah utama bagi lembaga pemerintah seperti Bawaslu.

Lain halnya Warits, Totok Haryono yang turut memberikan  sambutan sekaligus membuka giat Rapat Konsolidasi "Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur", dengan mengingatkan akan pentingnya etika dalam berorganisasi.

Hal tersebut tentunya tak lepas dari sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang di emban oleh pimpinan Bawaslu beserta kesekretariatan.

Pria kelahiran Kota Malang ini mengingatkan peserta rapat "Berada di Bawaslu bukan sebagai pekerja pemilu tetapi sebagai pekerja demokrasi," tegasnya.

Beliau juga menyampaikan, diperlukan kerja-kerja nyata seperti melakukan sosialisasi, diskusi demokrasi dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan sebagainya di masa non tahapan Pemilu.

"Kita ini memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan partisipatif, maka lakukan sosialisasi dan diskusi tentang isu-isu demokrasi. Jika perlu, lakukan pendataan. Ada berapa banyak organisasi di setiap kecamatan, di setiap desa. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, apa saja kerja Bawaslu jika tidak ada penyelenggaraan Pemilu? " ujarnya.

Secara garis besar, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat kerja sama antara pimpinan dan kesekretariatan Bawaslu sebagai sebuah organisasi, serta pentingnya kerja sama antara Bawaslu dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

Rapat konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2029 dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil.*