BAWASLU RI ADAKAN SOSIALISASI KEPUTUSAN BAWASLU No. 272 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA HIBAH, HERWIN : HARUS TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
|
Bawaslu Situbondo - Kordiv. SDMO dan Diklat Bawaslu RI, Herwin JF. Malonda membuka acara Sosialisasi Keputusan Bawaslu No. 272 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall-Bogor, 4-5 September 2024.
Dalam sambutan pembukanya, Herwin menyampaikan bahwa Bawaslu dan Kesekretariatan Pengawas Pemilu harus konsisten dengan perencanaan yang sehat dan rasional karena itu penting untuk dilakukan review.
"Ketersediaan anggaran yang relatif besar dan banyak diperlukan respon yang cepat dan dinamis merealisasikannya dalam program kerja dan pelaporan yang mampu menimbulkan _trust_ atau kepercayaan publik. Untuk itu, dibutuhkan transparansi di dalam pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 ini. Jika dalam proses pengelolaan anggaran kita memegang prinsip transparansi dan akuntabel maka kepercayaan publik akan terbangun dan terjaga dengan baik," pinta Herwin.
Sistem keuangan yang terintegrasi melalui aplikasi SAKTI akan segera direalisasikan secepat mungkin agar bisa mendukung prinsip-pransip transparansi dan akuntabilitas publik.
Herwin juga menyampaikan, kalau bisa pembayaran non-tunai maka jadikan ini sebagai skala prioritas pembayaran dibanding pembayaran tunai. Hal ini untuk memastikan ada jejak digitalisasi sehingga data-data pengelolaan dan pengeluaran anggaran tidak mudah hilang dan dihilangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi digitalisasi pengelolaan anggaran telah menjadi kebutuhan dan semangat zaman di era digital ini, demikian disampaikan oleh Herwin JF. Malonda, Kordiv. SDMO dan Diklat Bawaslu Republik Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh Bawaslu RI dan Sekretariat Jenderal, Bawaslu Provinsi dan Kesekretariatan dan Bawaslu Kab/Kota dan Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kab/Kota yang terdiri dari Ketua, Kordiv. SDMO-Diklat, Kasek/Korsek, BPP dan Staf Teknis Keuangan-Operator Sakti dari 11 Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing di giat Gelombang Pertama yang dilaksanakan di Bogor-Jabar.***
