Seri 1 DHS: Perkuat Kapasitas Pengawasan Pemungutan Suara Ulang

Bawaslu Situbondo- Kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri 1 tahun 2026 mulai diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan DHS tersebut mengangkat tema “Sharing Session Pemungutan Suara Ulang pada Pelaksanaan Pemilhan Umum Tahun 2024 dan diikuti oleh seluruh jajaran 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur,  khususnya Koordinator Divisi Hukum, Kepala Subbagian Hukum, staf sekretariat bagian hukum, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, yang sekaligus memberikan arahan terkait penguatan literasi demokrasi. Dalam arahannya, disampaikan pula bahwa program literasi demokrasi akan mulai dilaporkan secara berkala mulai Februari 2026.

Pada kesempatan tersebut, Dewita Hayu Shinta juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU), khususnya dari aspek regulasi, guna menilai apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah cukup mewadahi penyelenggaraan PSU secara adil dan berkepastian hukum.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Situbondo memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum serta pengalaman penanganan berbagai permasalahan PSU yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur pada Pemilu Tahun 2024.

Materi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya, yang memaparkan secara langsung pengalaman penanganan PSU, mulai dari temuan pelanggaran hingga tindak lanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU.

Bawaslu Kabupaten Situbondo memanfaatkan forum DHS ini sebagai ruang diskusi untuk memperdalam pemahaman regulasi. Diskusi berlangsung aktif melalui sesi tanya jawab, terutama terkait kendala dan tantangan pengawasan pada hari pemungutan suara serta langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Pemungutan Suara Ulang.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengawasan jajaran Bawaslu di daerah dalam rangka mewujudkan proses pemilu yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.