Pastikan Akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan TW IV, Bawaslu Situbondo Koordinasi ke Rutan Situbondo

Bawaslu Situbondo- Untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, diperlukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan, sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Untuk itulah Bawaslu Kabupaten Situbondo berkunjung ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIb Kabupaten Situbondo, pada Jumat (10/10/2025). Kunjungan ini bertujuan melakukan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025.

Kedatangan tim Bawaslu Kabupaten Situbondo yang terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma’ruf, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas Dini Meilia Meiranda beserta Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo diterima langsung oleh Bapak Salugu Widya Utama, SH. yang merupakan Kasubsi Palayanan Tahanan Rutan Kelas IIb Kabupaten Situbondo bersama Staf Jaka.

Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo menyampaikan maksud kedatangan dan membahas data pemilih loksus di Rutan Kelas IIb Kabupaten Situbondo.
“Jumlah tahanan rutan per hari ini sebanyak 258 orang yang terdiri dari 243 tahanan laki-laki dan 15 orang tahanan perempuan," ujar Salugu.

Bapak Salugu juga menambahkan asal tahanan yang ada di Rutan Kelas II Kabupaten Situbondo bermacam-macam, ada yang asli warga Kabupaten Situbondo, warga Kabupaten Bangkalan, warga Kabupaten Banyuwangi dan  kabupaten lainnya. “Tahanan asli orang situbondo berjumlah 162 orang sedangkan dari luar kota ada 92 orang,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma’ruf menyampaikan pentingnya keakuratan hasil pendataan agar warga binaan yang memenuhi syarat tetap tercatat secara sah dan dapat menggunakan hak pilihnya.

Ditambahkan oleh Dini selaku penanggung jawab pengawasan PDPB yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo, bahwa melalui koordinasi ini diharapkan sinergi antara Rutan kelas IIb Kabupaten Situbondo dan Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga binaan serta mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis.*